Cari informasi

Peraturan dan Perundangan

Kumpulan sejumlah peraturan perundangan dapat Anda lihat disini. Anda juga dapat mendownloadnya dalam format PDF atau DOC.

UNDANG-UNDANG

  1. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
  2. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  3. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  4. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  5. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  6. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

INSTRUKSI PRESIDEN

  1. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  2. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
  3. Inpres Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Calon Pegawai Negeri Sipil
  4. Inpres Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat

KEPUTUSAN PRESIDEN

  1. Keppres No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
  2. Keppres No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  3. Keppres No. 30 Tahun 1981 tentang Latihan Prajabatan
  4. Keppres No. 5 Tahun 1996 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
  5. Keppres No. 9/1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural
  6. Keppres No. 158 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa
  7. Keppres Nomor 2 Tahun 1981 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Jaksa
  8. Perpres Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
  9. Keppres Nomor 119/M tahun 2009

PERATURAN PEMERINTAH

  1. PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
  2. PP No. 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
  3. PP No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
  4. PP No. 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas PP Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
  5. PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
  6. PP No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
  7. PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil
  8. PP No. 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
  9. PP No. 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat PNS
  10. PP No. 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap
  11. PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  12. PP No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  13. PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  14. PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
  15. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
  16. PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  17. PP Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
  18. PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  19. PP No. 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, penindakan dan Pemberhentian PNS.
  20. PP No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Bekas Timor-Timur.
  21. PP No. 23 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Bagi Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya Yang Telah Mencapai Usia 80 Tahun
  22. PP Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
  23. PP Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
  24. PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
  25. PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

KEPUTUSAN MENTERI

  1. Kep. Men. Pan No. Kep/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil
  2. Kep. Men. Pan No. Kep/23.2/M.PAN/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil
  3. Keputusan Kepala BKN No. 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksana PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002
  4. SE Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN No. 11/SE/1981 dan No. 181/Seklan/7/81 tentang Pelaksanaan Latihan Prajabatan
  5. Keputusan Kepala LAN No. 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Diklat Jabatan PNS
  6. Keputusan Ketua LAN No. 527/IX/6/4/1996 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pengganti Ujian Dinas.
  7. Keputusan Ketua LAN Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) Tingkat I, II, III, dan IV
  8. Keputusan Ketua LAN No. 343A/IX/6/4/1995 tentang tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
  9. SE BAKN No. 03/SE/1980 tentang Daftar Urut Kepangkatan PNS
  10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksana PP No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  11. Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Ketua LAN dan Direktur Jenderal Anggaran No. 35 Tahun 1996- No. 513/IX/6/8/1996- No. KEP-30/A/0696 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Dalam Jabatan Struktural Belum Memenuhi Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1994
  12. Keputusan kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuann pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah PP Nomor 12 Tahun 2002.
  13. SE BAKN No. 06/SE/1981 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS Yang Memangku Jabatan Jaksa
  14. SE-004/JA/8/1998 tentang Peningkatan Integritas Moral dan Perilaku Kejaksaan RI

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG

  1. Kepja No. Kep-090/J.A/08/1999 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia
  2. Kepja No. Kep-680/JA/XI/2001 tentang Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kejaksaan RI.
  3. Kepja No. Kep-690/A/JA/12/2001 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Kejaksaan RI
  4. Kepja No. Kep-235/A/J.A/06/2005 tentang Kelompok Kerja Percepatan Pembaru an Kejaksaan RI.
  5. Kepja No. Kep-155/JA/12/1997 tentang Pengorganisasian Pengelola Operasional Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI.
  6. Kepja No. Kep-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
  7. Kepja No. Kep-225/A/J.A/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
  8. Kepja No. Kep-558/J.A/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-225/A/J.A/05/2000 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI mengenai kedudukan Kejaksaan RI
  9. Kepja No. Kep-108/JA/10/1994 tentang Tugas dan Fungsi Atase Kejaksaan pada Perwakilan RI di Luar Negeri.
  10. Kepja No. Kep-061/JA/7/1987 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-054/JA/6/1982 tentang Pemberian Piagam Penghargaan Purna Adhyaksa
  11. Kepja No. Kep-075/JA/7/1987 tentang Lencana Purna Bhakti adhyaksa
  12. Kepja No. Kep-505/A/J.A/08/2004 tentang Tata Cara Penyaringan Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI
  13. Kepja No. Kep.506/AJ. A/08/2004 tentang Pembentukan Panitian Pengadaan PNS Kejaksaan RI
  14. Kepja No. Kep-004/A/J.A/01/2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan
  15. Kep-X-271/C/11/2005 tentang Penyelanggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol. III Tahun Anggaran 2005.
  16. Kepja No. Kep-112/JA/10/1999 tentang Pola Pembinaan SDM Kejaksaan RI
  17. Kepja No. Kep-073/J.A/07/1999 tentang Pola Jenjang Karir Pegawai Kejaksaan RI
  18. Kepja No. Kep-409/A/J.A/10/2001 tentang Pembentukan Panitia Ujian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tata Usaha Kejaksaan RI
  19. Kepja No. Kep-145/A/J.A/02/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI
  20. Seja SE-001/A/J.A/09/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI
  21. Seja SE-002/A/J.A/03/2002 tentang Perubahan Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-001/A/J.A/09/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI
  22. Kepja No. Kep-X-230/C/10/2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan
  23. Kepja No. Kep-170/J.A/07/2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Tahun 2000
  24. Kepja No. Kep-004/A/J.A/01/2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan
  25. Kepja Kep-005/A/J.A/01/2002 tentang Pembentukan Tim Seleksi Pusat, Tim Pembantu Tim Seleksi Pusat dan Tim Seleksi Daerah, Bagi Peserta Diklat Pegawai Kejaksaan RI
  26. Kepja No. Kep-181/A/J.A/03/2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Crash Program Tahun Anggaran 2002
  27. Kepja No. Kep-182/A/J.A/03/2002 tentang Calon Peserta Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa DIP Tahun Anggaran 2002
  28. Kepja No. Kep-X-056/C/03/2004 tentang Kurikilum Pendidikan Pembentukan Jaksa (PPJ) Kelas A, B, C, D, E, F, G dan H Tahun 2004
  29. Kepja No. Kep-086/J.A/10/1996 tentang Pembentukan Tim Seleksi Peserta Diklat Pegawai Kejaksaan
  30. Kepja No. Kep-031/JA/4/1977  tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
  31. Kepja No. Kep-145/A/J.A/02/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI
  32. Kepja No. Kep-018/J.A/2/1996 tentang Delegasi Wewenang Menandatangani Daftar Usul Kenaikan Pangkat, Keputusan Penyesuaian Jabatan dan Penetapan Angka Kredit Jaksa Pada Kejaksaan Republik Indonesia
  33. Kepja No KEP-095/J.A/9/1981 tentang Dewan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
  34. Kepja No. Kep-085/JA/10/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa
  35. Kepja No. Kep-073/J.A/07/1999 tentang Pola Jenjang Karir Pegawai Kejaksaan RI
  36. Kepja No. Kep-112/JA/10/1999 tentang Pola Pembinaan SDM Kejaksaan RI
  37. Kepja No. Kep-027/JA/3/1988 tentang Delegasi Wewenang Menandatangani Pertelaan Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Kejaksaan RI.
  38. Seja No. SE-006/J.A/11/1988 tentang Sistem Pengambilan Keputusan Mutasi/ Promosi Personil (Eselon II dan III) Kejaksaan
  39. Kepja No. Kep-113/J.A/9/1991 tentang Pembentukan Tim Penilai Jabatan Jaksa Tingkat Pusat
  40. Kepja No. Kep-114/J.A/9/1991 tentang Pembentukan Tim Penilai Jabatan Jaksa Tingkat Kejaksaan Agung
  41. Kepja No. Kep-117/J.A/12/1995 tentang Jabatan Struktural yang Tidak Mengelola Fungsi Jaksa
  42. Kepja No. Kep-X-230/C/10/2005 tentang Pembentukan Tim Penilai Dan Sekeratariat Tim Penilai Jabatan Jaksa
  43. Kepja No. Kep-110/JA/10/1994 tentang Pengangkatan dan Pembinaan Widyaiswara Kejaksaan RI
  44. Seja No. SE-001/JA/3/1991 tentang Pelaksananaan Fungsional Jaksa
  45. Kepja No. Kep-069/J.A/06/1999 tentang Pemberdayaan Jaksa Diperbantukan dan Jaksa Fungsional
  46. Kepja No. Kep-326/A/J.A/09/2005 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk dan Atas Nama Jaksa Agung RI Menanda Tangani Keputusan Pemberhentian Bebas Tugas Menjelang Pensiun, dan Biaya Perjalanan Pindah Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kejaksaan RI
  47. Kep-030/JA/1988 tentang Doktrin “Tri Krama” Adhyaksa
  48. Kep-040/JA/04/1988 tentang Delegasi Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin
  49. Kep-033/JA/3/1993  tentang Eksaminasi Perkara
  50. Kep-503/A/J.A/12/2000 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia
  51. Kep-504/A/J.A/12/2000 tentang Ketentuan Administrasi Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia
  52. Kep-367/A/J.A/08/2003 tentang Kotak Pos 4343 Jakarta Sebagai Sarana Akses Publik Kepada Kejaksaan RI dengan Cara Menyampaikan Laporan Pengaduan Masyarakat
  53. Kep-017/A/J.A/01/2004 tentang Majelis Kehormatan Jaksa
  54. Kep-127/A/J.A/11/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Program 100 Hari Jaksa Agung Republik Indonesia

INSTRUKSI JAKSA AGUNG

  1. Instruksi Jaksa Agung No. INS-002/A/JA/1/2005 tentang Instruksi Jaksa Agung tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2005.
  2. Instruksi Jaksa Agung No. INS-001/JA/1/1988 tentang Pemberian Piagam Penghargaan Dharma Adhyaksa.
  3. Instruksi Jaksa Agung No. 007/J.A/12/1994 tentang Pembinaan dan Pengembangan Peserta-Peserta Pendidikan Luar Negeri
  4. Instruksi Jaksa Agung No. Ins-003/JA/3/1994 tentang Kewajiban Pembuatan Makalah bagi Kenaikan Pangkat Jaksa Muda IIId Menjadi Jaksa Madya IVa
  5. Instruksi Jaksa Agung No. Inst-004/J.A/11/1980 tentang Catatan Prestasi

PERATURAN LAINNYA

Berita Kejaksaan

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Copyright © 2010 - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Login Form